Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Cecept Hidayat mengatakan, peninjauan kembali Presiden Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sendiri menjadi tantangan tersendiri bagi Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).
Cecept menilai KPK harus menjelaskan secara gamblang kepada publik alasan dugaan korupsi akuisisi Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (TKI) saat Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan pada 2009-2014 dan baru akan dibuka pada 2023.
“Harus ada penjelasan kenapa kasus ini muncul sejak 2012. 10 tahun terakhir kasusnya tidak terselesaikan, jadi belakangan diangkat. Anda memang harus menjelaskan mengapa kasus lama itu terjadi. kasusnya sudah dibuka kembali,” kata Cecept dalam keterangannya, Rabu (9 Juni 2023). Cak Imin akan diperiksa kasusnya besok Kamis, 7 September 2023. Cak Imin diperiksa sebagai saksi dan menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi.
"Apakah cukup bukti atau ada hal lain. Ini tantangan, tantangan bagi KPK apakah hanya sekedar sarana ekspansi politik," tambah Cecept.
Dia pun meminta KPK menjelaskan hal tersebut dengan pemeriksaan Cak Imin besok. Penjelasan KPK sangat penting untuk menghindari tudingan bahwa penanganan kasus ini bersifat politis.
Atau nanti besok, seperti setelah KPK memeriksa Cak Imin, itu saja, kata Cecept.
Cak Imin akan diuji pada Kamis besok
Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Cak Imin besok, Kamis, 7 September terkait dugaan korupsi pengadaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran Utama 2012. Penyidik akan meminta Cak Imin a beberapa hal.
Penyidik tentunya akan memanfaatkan informasi dan pengetahuan para saksi terkait kasus dugaan korupsi tersebut, kata Ali. Ali mengatakan, penyidik membutuhkan keterangan Cak Imin untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan para tersangka. Ali meminta Cak Imin mau bekerja sama.
“Dalam proses tersebut, sikap kooperatif para saksi sangat diperlukan agar proses penegakan hukum tipikor dapat berjalan efektif dan segera menimbulkan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait”.
